Kabid Perdagangan Disperindag Kabupaten Tegal Fani Dwiat M menunjukkan alat alat tera ulang.

KEGIATAN tera ulang sebentar lagi tidak akan jadi kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov). Pasalnya pemerintah pusat akan segera menyerahkan pelaksanaan tera ulang kepada pemerintah kabupaten/kota.
Kabid Perdagangan Disperindag Kabupaten Tegal Fani Dwiat M menuturkan, pelimpahan urusan tera ulang tersebut untuk melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

 

“Tahun 2016 ini dipersiapkan untuk pelaksanaan tera ulang di kabupaten. Nanti berdiri UPTD Metrologi Legal di kabupaten Tegal,” ungkap Fani kepada panturabisnis.com kemarin.

 

UPTD tersebut merupakan lembaga baru yang akan menangani tera ulang. Setelah itu, baru menentukan personel atau penera. Baik penera ahli yang bertugas sebagai pengawas maupun penera terampil sebagai pelaksana tera ulang.

 

Saat ini, lanjut Fani, Disperindag sedang menyiapkan alat dan sumber daya manusia (SDM) untuk ditempatkan di UPTD tersebut. Untuk SDM, UPTD harus memiliki tenaga penera terampil, penera ahli dan penera.

 

“Dua pegawai dikirim belajar ke pusat pengembangan SDM kemetrologian.”

 

UPTD tersebut nanti diuji kelayakannya, alat-alat dikalibrasi dan mempunyai surat keterangan kemampuan tera ulang. Beberapa obyek tera ulang di antaranya, SPBU, SPBE, jembatan timbang, dan timbangan pedagang.

“Tera ulang dilaksanakan satu tahun sekali.” (pb)

Komentar
Tags:
About Author: panturabisnis