fbpx

Perlukah KADIN Dikucuri Rupiah?

“Kumpulane wong sugih ora usah dimbehi duit (kumpulan orang kaya tidak perlu diberi duit),” demikian kalimat dari Ki Enthus Susmono, Bupati Tegal, sebagaimana diriwayatkan oleh Fatchudin Rosyidi, ketua KADIN Kabupaten Tegal.

Fatchudin menceritakan hal itu pada halal bi halal dan rapat pleno kadin di Pari Gogo, Pangkah, Jumat kemarin. “Kita perlu memberi penjelasan kepada bupati, bahwa KADIN itu mitra pemerintah di bidang perindustrian dan perdagangan sehingga berhak mendapatkan dana APBD,” sambung Ketua Harian DPP APTRI (Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia) itu.

Fatchudin mengungkapkan bahwa di daerah lain, seperti Brebes, Pemalang dan Kota Tegal, KADIN mendapat dana APBD. Menanggapi perlunya KADIN membuat badan hukum, sebagaimana disarankan oleh Hartono, pengusaha teh, Fatchudin mengatakan hal itu tidak perlu. “KADIN sudah memiliki UU sendiri, yaitu UU Nomor 1 tahun 1987.”

Sayang sekali, pertemuan yang dihadiri sejumlah awak media seperti SUARA MERDEKA dan panturabisnis.com itu berlangsung kurang efektif-efisien. Acara didominasi oleh segelintir petinggi KADIN dengan pembicaraan kurang terfokus. Sudah ada layar proyektor, tetapi bahan presentasi disajikan semuanya berupa tulisan MS Word. Khas acara “generasi ceplik” yang gagap teknologi dan formalistik. Namun, semangat untuk kemajuan Kabupaten Tegal begitu terpancar.
“Nantinya KADIN perlu dilibatkan dalam pembuatan perda (peraturan daerah) yang terkait perindustrian dan perdagangan,” jelas Moh Amin, pengusaha yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi UGM.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bambang Susanto menegaskan pentingnya kolaborasi ABGCM (Akademisi, Bisnis, Government, Community dan Media). “Kita harus bangga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal, yang sebagian besar ditopang oleh sektor perindustrian dan perdagangan.”
Pemaparan berbeda ditunjukkan oleh Ersal Aburizal, pengusaha muda yang saat ini antara lain sedang menggarap welding center di LIK Takaru. Dibantu dengan tayangan powerpoint yang elegan, Ersal meminta ketegasan arah kiprah KADIN ke depan. “Tadi saya berdiskusi dengan Mas Thoha. Ini perlu kejelasan. KADIN itu memperjuangkan pengusaha anggota KADIN sendiri, ataukah pengusaha secara keseluruhan termasuk usaha kecil?”

“Secara keseluruhan,” jawab Fatchudin dan disetujui peserta diskusi lainnya.

“Jika begitu, adanya Kampung UKM Digital berarti tepat,” sambung Ersal yang juga wakil ketua DPD KNPI.
Sebagai PNS yang dititipkan di KADIN, Thoha memaparkan konsep Poros Digital. “Saya perlu menyampaikan gagasan Poros Digital supaya program KADIN tidak bertabrakan, tetapi sebaliknya saling memperkuat dengan program pemerintah. Poros berarti pusat gerakan. Poros Digital berarti pusat gerakan perekonomian yang disatukan dan dipercepat dengan pemanfaatan teknologi digital. Poros Digital berupaya menjadikan aset pemda yang selama ini boros (mubazir) menjadi poros. Kita bisa melihat wujud nyatanya di TRASA dengan kehadiran Potji.com dan Trasa Mart Baru,” kata Thoha yang kebetulan sehari sebelumnya baru saja mempresentasikan Matematika Detik di depan dewan direksi PT Intan Pariwara. (pb)

Komentar
Spread the love

Tinggalkan sebuah komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *