TAX Amnesty belakangan ramai dibicarakan warga. Menjadi trending topic. Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Tegal pun memandang perlu, karyawan perbankan mengetahui apa itu tax amnesty dan bagaimana kelanjutannya. Karena itu, BMPD mengadakan sosialiasi Tax Amnesty, Kamis (1/9/2016), di hotel Plaza Tegal.

“Karyawan perbankan seringkali menjadi financial counselor bagi nasabah. Karena itu, BMPD mengundang para karyawan perbankan. Untuk ikut dalam sosialisasi tentang tax amnesty ini,” ujar Ketua BMPD Tegal Joni Masius. Ia yang juga Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal menyampaikan sambutan acara sosialisasi tax amnesty. Dirangkai dengan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Pada kesempatan mengisi sosialisasi, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal Budi Gunawan mengungkapkan, tax rasio di Indonesia masih jauh lebih rendah, yakni 12 persen. Angka tersebut masih di bawah standar negara-negara ASEAN. Dan Organisation on Economic Cooperation and Development (OECD) yang tax rasionya berkisar 16 – 17 persen.
“Tax amnesty, salah satu tujuannya untuk meningkatkan tax rasio,” ujar dia.

Psikologi Wajib Pajak

Terkait dengan penerapan Tax Amnesty, Budi menegaskan, pihaknya memperhatikan psikologi wajib pajak. Dia mengungkapkan, tax amnesty juga berkaitan dengan pertukaran informasi (EOI) dengan negara/yuridiksi mitra. Dimana negara-negara G-20 telah menyetujui sistem pertukaran informasi yang berlaku secara otomatis dalam standar yang baru. Pada perkembangannya nanti, jika Wajib Pajak melakukan pembukaan rekening di negara lain, secara otomatis, sistem akan memberikan informasi ke negara asal Wajib Pajak. Dengan demikian, otoritas Pajak di Negara asal dapat melakukan pengawasan. Dan, penggalian potensi terkait informasi data perbankan yang dilakukan oleh Wajib Pajak di luar negeri.

“Ini awalnya kebijakan FACTA oleh Amerika Serikat.”

Harus Ada Laporan

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) merupakan unilateral policy dari pemerintah Amerika Serikat (United States/US) dalam rangka menjaring informasi mengenai pergerakan dana penduduk US di luar negeri. FATCA mengharuskan adanya pelaporan dari Foreign Financial Institution (FFI) di luar US kepada pemerintah US. Dan memberlakukan non-compliance penalty berupa 30% withholding tax atas dana yang dikeluarkan dari US bagi FFI yang tidak patuh. Kebijakan FATCA ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah US dalam menyingkap dan membuka penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh warganya yang memiliki dana di luar negeri.

Dengan diberlakukannya FATCA, seluruh FFI di dunia diminta untuk memberikan laporan kepada United States Internal Revenue Services (IRS) mengenai informasi terkait akun keuangan yang dimiliki oleh penduduk US atau entitas lain dimana penduduk US memegang kepemilikan yang cukup signifikan (substantial ownership interest). United States Financial Institution (USFI) dan withholding agent (agen pemotong yang terdapat di US) lainnya akan diminta untuk memotong 30% pajak atas pembayaran dana kepada FFI di luar US. Kecuali apabila FFI tersebut telah memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan FATCA atau apabila FFI tersebut merupakan salah satu institusi yang dikecualikan dari penerapan FATCA. Jenis pembayaran yang merupakan objek pemotongan pajak dengan tarif 30% tersebut antara lain adalah pembayaran dividen, bunga, maupun hasil penjualan aset. (pb)

Komentar
Tags:
About Author: panturabisnis